Jangan di persulit membuat NIK

Permohonan Nomor Induk Kepabeanan hendaknya jangan di Per sulit

Untuk dan biar ramai Impor barang kita dari luar negeri masuk ke kawasan Kepabeanan di wilayah seluruh Indonesia hendaknya walau sudah di awasi secara ketat, tolong juga jangan terlalu di per sulit kesannya. Dulu ada istilah SRP sekarang ada juga NIK silahkan Pemerintah melalui dalam hal ini DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mewajibkan dan menginstrusikan agar Para Importir wajib membuat NIK atau Nomor Induk Kepabeanan. Permohonan Nomor Induk Kepabeanan hendaknya jangan di Per sulit dengan berbagai macam alasan namun jangan mengada-ada atau di per sulit yang ujung ujungnya hanya maaf ke Uang saja agar impor kita ramai dan dampaknya Pendapatan Negara bertambah.

Mengapa mengurus NIK kesan nya di persulit ?

 

Penulis adalah salah satu Ahli Kepabeanan yang dulu pernah mengikuti Diklat yang di adakan oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Kantor Pusat dan seorang Pengusaha PPJK yang bergerak di bidang Jasa EDI System dan inklaring Impor, ekspor maupun Domestik.

Dan Penulis juga salah seorang pergerakan yang terkadang bersama rekan-rekannya sering menelusuri dan mengecek kinerja Instansi yang maaf di ragu kan atau di sanksi kan keterbukaan nya atau kurang transparan, di bawah naungan Ormas PKP atau Pengawasan Kinerja Aparatur Pemerintahan dan duduk sebagai Wasekjend.

Penulis sering mencari tahu kendala atau penyebab apa sehingga terkadang terhambat atau kurang lancar kerja atau kegiatan di Wilayah Kepabeanan yang memang Ahlinya atau Bidangnya dari tahun 1987 masih jaman dokumen PIB namanya PPUD kemudian PIUD baru PIB atau Pemberitahuan Impor Barang.

Mengurus permohonan NIK atau Nomor Induk Kepabeanan kesannya di per sulit dengan berbagai macam syarat yang kesannya mengada-ada agar yang mengurus frustrasi dan ujung -ujung nya kalau mau di bantu harus tahu sendiri itu sangat menghambat impor barang kita itu dampaknya.

Untuk itu saran dari PPJK yang sering dapat masukan dari Para Importir yang merasa di ber lakukan semacam itu kan mengatakan bahwa pengawasan di Impor sudah sangat ketat bahkan sebelum barang impor nya keluar pun kalau ada salah sudah di kenakan NOTUL (Nota Pembetulan) dan denda , mengapa harus seolah-olah dipersulit juga dalam Permohonan NIK (Nomor Induk Kepabeanan).

Baca juga :  Pejabat Bea dan Cukai yang salah dalam menerbitkan Notul agar di berikan                                   sanksi

Di mohon agar Instansi yang berwenang mengevaluasi dan bila perlu di per mudah dan waktunya jangan sampai lama sampai dua minggu kadang lebih dengan dalih alasan kayak nya seorang Politikus berbicara kurang ini itu salah ini itu yang ujung-ujungnya biar importir frustrasi dan berdamai daripada lama mendingan mengasih atau memberi uang atau imbalan walaupun sangat tidak boleh dan di larang daripada NIK (Nomor Induk Kepabeanan) tidak kunjung selesai dan konyol nya lagi harus di survey segala.

Padahal kelengkapan dokumen yang di per syarat kan, yang membuat juga Instansi lainnya yang berwenang, jadi seakan-akan keabsahan dokumen yang di lampir kan sanksi atau tidak percaya dengan yang di ajukan oleh Importir atau kuasa nya.

Tolong hal semacam ini jangan di budi daya kan atau di biasa kan di lingkup DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)  karena akan merusak citra Bea dan Cukai itu sendiri dan Departemen Keuangan pada umumnya serta dampaknya sangat besar dan luas.

Kalian Para Pejabat dan Pegawai DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sudah di Gaji dengan uang Rakyat yang cukup besar tapi dalam kinerja harus seolah-olah maaf biar dapat uang sampingan jadi kalau demikian mental apa kalau sudah begini jadinya.

Ini bukan hal yang baru dan susah dalam memberantas nya karena tidak ada bukti dan saling menutupi juga sedangkan kita pun selaku importir atau kuasanya dalam hal ini biasanya PPJK (Perusahaan Pengusaha Jasa Kepabeanan) butuh, untuk itu agar instansi yang berwenang mohon segera  di perbaikilah demi kepentingan dan kemajuan kita semuanya.

Demikian tulisan atau artikel ini hanyalah bersifat evaluasi agar semua pihak koreksi dan bukan mengadu atau maksud yang lain karena ini betul fakta yang terjadi. Maka oleh Penulis yang tidak asing lagi di dunia Kepabeanan memberikan judul “Permohonan Nomor Induk Kepabeanan janganlah di per sulit” tujuannya agar bisa di jadikan evaluasi khususnya Pegawai dan Pejabat DJBC yang di beri kewenangan untuk hal ini agar bisa membantu untuk di per mudah dan waktu pun tidak terlalu lama antara 2 minggu bahkan terkadang lebih.

Maaf dan anehnya kalau sudah ada yang protes atau koreksi nantinya kerjanya cepat dan tidak mau di beri imbalan nya dan anehnya lagi nanti kembali ke tabiat nya semula kambuh dan mencari uang sampingan dengan dalih yang begitu pintar dan piawai bagaikan seorang Pejabat atau Petinggi yang seolah-olah sangat berkuasa dan tiada duanya.

Mohon masukan yang berupa tulisan atau artikel ini bisa menjadi koreksi untuk perbaikan kinerja kita semua ke depan nya dan tidak ada maksud serta unsur yang lainnya.

Mengingat dampak dari ini semua akan menghambat proses Impor dan berpengaruh juga serta menghambat untuk pendapatan pemasukan Pemerintah khususnya di bidang Impor.

Terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada dan banyak yang kurang berkenan dan jujur sekali lagi tidak ada maksud lain, Wassalam wr wb. AS (Penulis) yang juga Ketua UMUM Kejawen (Kerukunan Jawa Tulen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *